BREBES – Masykuri, S.Pd akhirnya ditetapkan secara definitif menjadi Ketua KPUD Kabupaten Brebes yang baru, kemarin.

Dia yang sebelumnya sebagai anggota KPUD Divisi Teknis Penyelenggaraan itu diangkat menjadi Ketua menggantikan ketua KPUD Brebes yang lama Mahfudin SS karena mengundurkan diri.

Seperti diberitakan Suara Merdeka sebelumnya, Mahfudin mengundurkan diri menjadi Ketua KPUD Brebes pada Februari lalu dengan alasan akan menyelesaikan tugas belajar S2 di Fakultas Magisten Ilmu Politik UNDIP Semarang. Pengunduran diri tersebut disampaikan dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota KPUD.

Masykuri diangkat menjadi Ketua KPUD Brebes berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari KPU Provinsi Jawa Tengah No. : 02/Kpts/KPU-Prov-012/09/II/2011 tanggal 22 Februari 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Brebes. Sebelum ditetapkan secara definitif, dia juga dipilih menjadi Ketua baru berdasarkan kesepakatan hasil rapat pleno KPUD Brebes.

Dalam SK yang ditandatangani Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Ida Budhiati, SH MH, Mahfudin diberhentikan dengan hormat sebagai Ketua KPUD Brebes disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjabat. Kemudian KPU Provinsi Jawa Tengah mengangkat Masykuri, S.Pd sebagai Ketua KPU Kabupaten Brebes Periode 2011-2013.

Kerja Sama Baik

Masykuri, S.Pd mengatakan, pengangkatan dirinya menjadi Ketua KPUD Brebes definitif juga disertai dengan pelantikan Sekretaris KPUD yang baru, yakni Ziza Tritura SH oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Tengah. Ziza menggantikan Sekretaris KPUD Brebes yang lama, Joko Heriyanto.

Disinggung kesiapan Pemilu Kepala Daerah Brebes Tahun 2012 mendatang, dia menjelaskan, KPUD dengan pihak-pihak terkait akan segera melaksanakan koordinasi untuk membuat rancangan anggaran dana. Selain itu, KPUD juga akan merancang tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilukada Brebes. “Saat ini kami sudah mulai membuat rancangan keputusan-keputusan tentang Regulasi Pemilukada Brebes 2012 mendatang,” ujarnya.

Masykuri berharap, semua pihak baik Pemkab dalam hal ini eksekutif, legislatif, Polres, TNI, Kejaksaan maupun Pengadilan Negeri bisa menjalankan kerja sama dengan baik guna menyukseskan pelaksanaan Pemilukada Brebes 2012 mendatang”

 

(Sumber : Suara Merdeka, hari Senin, 7 Maret 2011 Halaman D)

BREBES – Bupati Brebes Indra Kusuma resmi dinonaktifkan sementara dari jabatannya, terhitung mulai Rabu (25/8). Kepastian pencopotan itu menyusul turunnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.33-496/ 2010 tentang, Pemberhentian Sementara Bupati Brebes, Jawa Tengah. Pemberhentian itu terkait status Indra Kusuma yang kini sebagai terdakwa dalam kasus korupsi pengadaan tanah senilai Rp 11 miliar, di tahun 2003 lalu. Kasusnya tersebut kini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

”SK pemberhentian sementara sudah turun dan telah kami terima. Kemarin, suratnya kami ambil di provinsi,” ungkap Asisten I Sekda Pemkab Brebes, Drs HM Supriyono, saat ditemui usai pelaksanaan pasar murah Ramadan, di halaman Stadion Karangbirahi, Rabu (25/8).

Dia mengatakan, pemberhetian sementara itu atas usulan Gubernur kepada Mendagri, berkenaan status Bupati Indra Kusuma sebagai terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005, sejak kasusnya teregristasi di pengadilan tindak pidana korupsi, maka kepala daerah diberhentikan sementara atas usulan gubernur.

”Sesuai PP itu, bila bupati diberhentikan sementara, maka wakil bupati melaksanakan tugas dan wewenang sebagai bupati, dengan hak-hak yang telah diatur,” ujarnya.

Menurut dia, SK Mendagri itu ditetapkan sejak tanggal 10 Angustus 2010 lalu, tetapi baru diterima Pemkab sekarang. Sehingga, tugas wakil bupati untuk melaksanakan tugas bupati terhitung mulai diterimanya SK tersebut.

”Pemberhentian bupati ini bersifat sementara, karena masih menunggu keputusan hukum tetap. Bila telah ada keputusan hukum tetap, baru dilakukan pemberhentian permanen dan pengangkatan wakil bupati. Namun, bila sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan akan diatur sesuai peraturan yang berlaku,” jelasnya.

Seperti diberitakan Suara Merdeka sebelumnya, Pemprov Jateng telah memproses usulan pemberhentian sementara Bupati Indra Kusuma. Itu dimohonkan berkenaan statusnya yang saat ini menjadi terdakwa kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah Rp 11 miliar dengan kerugian Rp 7,8 miliar. Ia didakwa dengan dakwaan primer pasal 2 dan dakwaan subside pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31/1999 jo Undang-undang Nomor 20/2001. (H38-13)

Sumber :

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/26/121738/Bupati-Brebes-Resmi-Dinonaktifkan-

KPU Kabupaten Brebes mengadakan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) dengan thema “DPT, Regulasi dan Politik Uang dalam Sukses Penyelenggaraan Pemilu” yang dipandu oleh Bapak Nuswantoro Dwiwarno, S.H., M.H (Anggota KPU Propinsi Jawa Tengah) dan Drs Mochamad Yulianto, M.Si. (Dosen FISIP UNDIP) pada tanggal 5 Agustus 2010 bertempat di Ruang Pertemuan Wakil Bupati Kabupaten Brebes. FGD ini dihadiri oleh jajaran Muspida, Anggota DPRD, mantan penyelenggara (PPK), Dinas terkait seperti Disdukcapil, BPS, LSM dan wartawan.

Dalam FGD ini dihasilkan beberapa hal yang menjadi bahan kajian penyelenggara untuk sukses penyelenggaraan pemilu :

  1. Keberhasilan Pemilu ada pada kesadaran pemilih yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan politik. Maka perlu dukungan dana yang lebih proporsional/memadai untuk sukses program sosialisasi
  2. Perlunya sistem on line untuk pengiriman hasil penghitungan suara dan berbagai masalah yang muncul di PPS dan PPK
  3. Solusi untuk mengatasi politik uang adalah aksentuasi moralitas masyarakat. Perlunya data base hasil pemilu untuk mengetahui jenis pemilih dan kecenderungan politik uang di tiap Dapil
  4. Perlunya meninjau/evaluasi antara stelsef aktif dan stelsel pasif dengan menempatkan/melihat posisi RT, RW dan lurah maupun calon pemilih sendiri terkait penyusunan DPT
  5. Perlunya kembali memakai stelsel aktif dan pemilih tetap diminta aktif mengikuti DPT
  6. DPT diperbaiki melalui : Kesepakatan administrasi di antara pemangku kepentingan di dalamnya. Misalnya memakai KTP atau surat undangan; Kesadaran dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan DPT; Ajak semua pihak terkait (Parpol & Panwas) untuk ikut mencermati DPT
  7. Ketegasan dalam menegakkan aturan untuk penggunaan DPT pada saat hari pemilihan karena berpengaruh pada kepastian hak pemilih
  8. Menjadikan KTP sebagai identitas yang valid dan strategis untuk mendukung kelancaran DPT
  9. Perlu adanya seleksi yang ketat pada petugas PPDP agar menghasilkan data yang valid dalam penyusunan PPDP : Ajak pihak-pihak terkait/berkepentingan; Berdayakan petugas PPDP; Taat aturan/regulasi yang berlaku; Dokumentasi yang rapi dan sistematis
  10. Perlu ketegasan regulasi yang tegas dan jelas untuk mengatasi money politics. Munculnya fenomena terakhir tentang MK putuskan batalkan calon yang menang Pilkada di Kab. Waringin Barat karena politik uang dan pemenang kedua sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
  11. Unsur-unsur dalam kasus politik uang adalah calon dan team kampanye
  12. Masih adanya celah hukum untuk pelaksanaan praktik pilitik uang sehingga secara bebas bisa dilakukan. Oleh karena produk hukum yang mengatur tentang politik uang perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan
  13. Tidak diikutsertakannya unsur kepolisian dan kejaksaan dalam Pengawasan Pemilu yang mempengaruhi kinerja Panwas dalam menangani adanya pelanggaran Pemilu.

Demikianlah hasil diskusi dari proses refleksi penyelenggaraan pemilu tahun 2009. Point-point tersebut merupakan bahan kajian berikutnya agar penyelenggara Pemilu lebih cermat dalam melangkah, akurat dalam bertindak demi sukses penyelenggaraan pemilu berikutnya. (widya-div. Sosialisasi)


KPU Kab. Brebes yang dalam hal ini diwakili oleh Widiyawati, S.P (Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih) dan H. Masykuri, S.Pd. (Divisi Teknis Penyelenggara) menghadiri Seminar Nasional yang digelar tanggal 29 Juli 2010 di Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Seminar yang diselenggarakan oleh Biro Pusat Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat UKSW ini membahas tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung atau Tidak Langsung.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan Pemilukada secara Langsung telah berjalan sejak 2005  hingga sekarang. Pemilukada yang telah digelar ini, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya sebagaimana hasil penelitian Lili Romli (2006) diantaranya adalah dapat memutus oligarki yang dilakukan sekelompok elit dalam penentuan Kepala Daerah, memperkuat check and balances dengan DRPD, adanya legitimasi yang kuat bagi Kepala Daerah terpilih karena langsung mendapat mandat dari rakyat, kemudian menghasilkan Kepala Daerah yang akuntabel dan menghasilkan Kepala Daerah yang lebih peka dan responsif terhadap tuntutan rakyat. Sedangkan sisi negatifnya adalah seperti kinerja penyelenggara dan pengawas Pemilukada yang belum baik dan kurang tegas, tingkat partisipasi pemilih yang cukup rendah, pelaksanaan kampanye yang lebih mengarah pada kampanye hitam (balck  campaign), maraknya politik uang dengan beragam modus, biaya penyelenggaraan yang cukup besar baik dari Pemerintah maupun Pasangan Calon (biaya politik tinggi), penyelesaian sengketa yang timbul saat proses dan pasca Pemilukada yang belum jelas dan terkesan tumpang tindih, serta kualifikasi dan kompetensi calon.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah Pimpinan DPRD Propinsi Jawa Tengah yang diwakili oleh Drs. Abdullah Fikri Fakih, M.M yang menyampaikan pandangan DPRD terhadap penyelenggaraan Pemilukada selama ini dengan simpulan akhir : mengacu pada pasal 18 ayat (4) UUD Tahun 1945, cara pengisian jabatan gubernur, bupati dan walikota tidak dengan cara pengangkatan karena jelas hal ini tidak demokratis. Menurut beliau pengisian jabatan langsung ataupun tidak langsung hanyalah cara, keduanya demikratis dan konstitusional. Oleh karena itu ke depan perlu direkonstruksi kembali secara komprehensif sebagai pilihan politik yang terbaik. Gagasan akhir yang muncul adalah khusus untuk Pilgub (Pemilu Gubernur) dilaukan secara tida langsung karena Gubernur adalah wakil Pemerintah Pusat namun untuk Pilbub dan Pilwakot (yang sekarang Pemilukada) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pembicara kedua Prof. Dr. Ir. Kutut Suwondo, M.S, Guru BesarSosiologi Program Pascasarjana UKSW Salatiga, menyampaikan materi mengenai Pemilihan Kepala Daerah Langsung atau Tidak Langsung.  Dalam paparannya beliau menjelaskan bahwa Pemilukada keberhasilannya tergantung pada perilaku elit politik, institusi demokrasi dan kesadaran rakyat. Beliau menyoroti masalah maraknya penggunaan politik uang, penggunaan kekerasan dan ancaman , mahalnya biaya pemilukada dan fenomena belum terpilihnya pemimpin yang baik. Hal ini merupakan suatu budaya baru karena bagaimana pun money politics yang dianggap tidak etis tetapi cukup diminati oleh rakyat sebagaimana pula munculnya beberapa kandidat yang memiliki perilaku tidak terpuji. Solusi untuk langkah ke depan yang ditawarkan adalah harus adanya kepastian kedaulatan di tangan rakyat, perlunya perbaikan institusi demokrasi, perlu diperbaiki Undang-Undangnya, pentingnya pendidikan politik bagi rakyat dan pentingnya pengawasan dari banyak pihak dalam proses pemilukada baik oleh rakyat, parpol maupun LSM.

Pemateri ketiga adalah Saudara Hasyim Asy’ari, SH, M.Si, Dosen Fakultas Hukum UNDIP Semarang  yang juga mantan Anggota KPU Propinsi Jawa Tengah dengan materi Model-model pengisian jabatan Kepala Daerah : Mempertahankan Pilkada Langsung. Penyampaiannya beliau memaparkan setidaknya ada empat model pengisian Kepala Daera, yaitu Kepala daerah dipilih secara tidak langsung sebagaimana Walikota di Jakarta. Model kedua, kepala daerah dipilih secara tidak langsung bertingkat dimana DPRD memilih beberapa calon kepala daerah yang selanjutnya diajukan kepada pejabat pemerintah di atasnya  (Mendagri untuk memilih Bupati/Walikota, dan Presiden untuk memilih Gubernur). Model ketiga , kepala daerah dipilih secara tidak langsung oleh DPRD. Dan model keempat, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih melalui Pemilu. Beliau menambahkan ada satu model lagi yang tidak termasuk dalam pemilihan namun termasuk dalam pengisian kepemimpinan yaitu model pewarisannsebagaimana yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan model Kesultanan.

Dari model-model yang ada beliau mempertahankan model keempat yaitu kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. Dengan model ini secara konstitusional sesuai dengan UUD 1945 dimana dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, maka rakyatlah yang berhak menetukan kepala daerahnya. Demikian pula sistem pemerintahan Presidensiil dimana salah satu cirinya bahwa pejabat eksekutif dipilih secara langsung oleh rakyat-pemilih. Selain itu, argumentasi secara politik bahwa dengan pelikada langsung merupakan basis legitimasi bagi kepala daerah, demikian pula berjalannya pemerintah daerah diperlukan stabilitas politik dengan keseimbangan kekuatan politik anata kepala daerah dan DPRD. Dan apabila Gubernur tida dipilih langsung oleh rakyat dan tidak pula dipilih oleh DPRD melainkan ditunjuk /diangkat oleh Presiden maka terdapat problem konstitusional. Dari berbagai pertimbangan tersebut maka rekomendasinya adalah bahwa pemilu dipertahankan dengan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat-pemilih melalui pemilu  dan diperlukan penataan pelembagaan waktu penyelenggaraan pemilu menjadi dua waktu yaitu pemilu nasional dan pemilu lokal. Dan tidak kalah penting adalah partai politik harus segera merevitalisasi diri dan mengoptimalkan perannya, terutama dalam pendidikan politik, rekruitmen politik dan artikulasi kepentingan politik rakyat.

Dari hasil diskusi Seminar Nasional  Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah langsung atau tidak langsung ini belum ada gambaran mengerucut hanya wacana kelebihan dan kekurangannya apabila dilakukan langsung atau tidak langsung. Hanya satu pembicara yang merekomendasikan bahwa pelaksanaan pemilukada tetap langsung dipilih oleh rakyat-pemilih. Namun disepakati bahwa proses dan hasil akhir Pemilukada adalah demi kesejahteraan rakyat. Namun seyogyanya kita gunakan kaidah one man, one vote and one value. (Widiyawati, KPUD Brebes)

Oleh : H. Masykuri, S. Pd *)

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 telah dilaksanakan oleh bangsa ini dengan lancar, tertib, dan aman. Melalui pemilu legislatif yang diselenggarakan pada 9 April 2009, kini telah dihasilkan anggota legislatif pilihan rakyat karena melalui pemilu 2009 ini mekanisme penentuan calon legislatif terpilih periode 2009-2014 menggunakan sistem suara terbanyak. Rakyat sekali lagi membuktikan rasionalitas dan kedewasaannya dalam berdemokrasi di bumi Indonesia tercinta ini.

Namun, ibarat pepatah yang mengakatakan “Tak ada gading yang tak retak”, pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2009 tidak terlepas dari kekurangan. Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu legislatif kemarin tidak terhindarkan, entah karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemiliham Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu) antara lain : penyelenggara pemilu, peserta pemilu, profesi media cetak/elektronik, pemantau pemilu, masyarakat pemilih, pelaksana survey/hitung cepat, dan umum yang disebut sebagai “setiap orang”.

Walaupun demikian, dalam upaya menghasilkan wakil rakyat yang demokratis secara substantif dan bukan sekedar prosesi ritual belaka, pemilu 2009 telah dilengkapi dengan tersedianya aturan main yang jelas dan adil bagi semua peserta pemilu, adanya penyelenggara yang independen dan tidak diskriminatif, pelaksanaan aturan yang konsisten, dan adanya sanksi yang adil kepada semua pihak.

Secara khusus terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan jajaran sekretariatnya, cara penanganannya telah diatur dalam Peraturan KPU tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, yang terkait dengan Kode Etik Pengawas Pemilu.

Kode etik bertujuan untuk memastikan terciptanya penyelenggara pemilu yang independent, berintegritas dan kredibel, sehingga pemilu bisa terselenggara secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Di dalam kode etik termaktub serangkaian pedoman perilaku penyelenggara pemilu, KPU, Pengawas Pemilu, serta aparat sekretariat KPU dan Panwaslu, di semua tingkatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Secara garis besar prinsip-prinsip dasar kode etik penyelenggara dan pengawas pemilu, meliputi : menggunakan kewenangan berdasarkan hukum; bersikap dan bertindak non-partisan dan imparsial; bertindak transparan dan akuntabel; melayani pemilih menggunakan hak pilihnya; tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan; bertindak professional; dan administrasi pemilu yang akurat.

Adapun rincian implementasi dari prinsip dasar kode etik tersebut bisa kita pelajari dalam Peraturan KPU No.31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Sehingga diharapkan semua pihak bisa melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pemilu, apakah sudah sesuai dengan kode etik atau malah menyimpang jauh dari kode etik yang ada.

Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

Menyikapi dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di beberapa daerah, maka kita harus objektif dan proporsional dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Memang langkah yang dinilai bijak adalah bagi mereka yang telah nyata-nyata melanggar kode etik, disarankan untuk segera mengajukan pengunduran diri sebagai penyelenggara pemilu. Namun jika tidak mengundurkan diri, cepat atau lambat pasti ada sanksi kepada yang bersangkutan, baik berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, maupun pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu. Hal ini dilakukan agar kredibilitas, harkat dan martabat, serta kehormatan penyelenggara pemilu tetap terjaga.

Peran serta masyarakat dalam memberikan informasi tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dapat dilakukan dengan cara membuat pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU atau jajaran dibawahnya secara tertulis kepada KPU dengan menyebutkan nama dan alamat secara jelas, dan dibuktikan dengan foto copy KTP.
Dalam laporan tersebut juga harus menyebutkan secara jelas kode etik penyelenggara pemilu yang dilanggar, disebutkan pula hari dan tanggal pelanggaran kode etik, nama dan jabatan yang diduga melanggar kode etik, serta bukti-bukti tertulis lainnya yang mendukung tentang terjadinya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Dalam peraturan KPU No.31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu telah diatur bahwa pihak yang diberi kewenangan untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan KPU, Dewan Kehormatan KPU Provinsi, dan Dewan Kehormatan Bawaslu.

Tentunya kita berharap hasil dari pemilihan umum legislatif maupun pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 ini akan mampu menghasilkan pemimpin bangsa yang jujur dan amanah dengan proses pemilihan umum yang dilaksanakan oleh orang-orang yang jujur dan amanah pula. Mari kita hadirkan Allah SWT dalam setiap langkah kita, agar apapun yang kita lakukan di dunia ini akan bernilai ibadah.

* Penulis adalah Anggota KPU Kab. Brebes

(dimuat pada RADAR TEGAL, Selasa 12 Mei 2009)

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.